DEPOK | Starindonews– Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Flyover Margonda merupakan kebutuhan mendesak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Hal itu disampaikan dalam rapat Badan Anggaran pada Selasa (18/11).
Menurut Edi, stagnasi pembangunan infrastruktur dapat memperburuk kualitas pelayanan publik dan memperlambat laju ekonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa stagnasi adalah kondisi ketika pertumbuhan ekonomi berada di tingkat sangat rendah umumnya di bawah 2 hingga 3 persen dan sering diiringi dengan meningkatnya pengangguran.
Sementara itu, data BPS terbaru menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok tahun 2025 mencapai 84,04, meningkat 1,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Edi menilai kenaikan ini harus dibarengi dengan percepatan pembangunan agar manfaatnya terasa lebih luas.
“Kalau infrastrukturnya lambat, masalah transportasi makin menumpuk dan kualitas hidup masyarakat ikut tertekan,” ujarnya.
Harus ada langkah cepat dan terukur, Edi menegaskan bahwa Fraksi Gerindra tidak ingin proyek Flyover Margonda kembali tersendat. Pemerintah daerah, menurutnya, harus mengambil inisiatif percepatan dengan memanfaatkan setiap peluang pendanaan.
“Infrastruktur yang menyentuh mobilitas warga nggak boleh menunggu lama. Ini murni soal kepentingan publik,” tegasnya.
Flyover Margonda dipandang sebagai investasi strategis yang akan meningkatkan arus mobilitas, mempercepat aktivitas ekonomi, dan menguatkan posisi Depok sebagai kota penyangga Jakarta.
Tak bisa lagi andalkan pola lama, menurut Edi, pembangunan skala besar membutuhkan terobosan kebijakan. Ia menilai Depok tidak bisa terus mengandalkan pola pembangunan konvensional jika ingin naik kelas.
“Pembangunan itu butuh keberanian politik. Kalau ingin Depok melompat lebih jauh, kebijakannya harus progresif,” katanya.
Adapun skema pinjaman daerah disiapkan, saat ini Pemkot Depok tengah menyiapkan skema Pinjaman Daerah untuk pembiayaan pembangunan. Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) ditargetkan rampung pada April 2026.
Setelah dokumen teknis lengkap, Pemkot akan mengajukan pinjaman ke Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing kementerian diberi waktu maksimal 15 hari kerja untuk memberikan respons.
Selanjutnya, APIP akan meninjau dokumen sebelum Pemkot menandatangani perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan. Skema ini akan dimasukkan ke RKPD 2027 atau perubahan RKPD 2026, menyesuaikan kecepatan proses persetujuan.
“Timeline-nya ketat. Kalau satu saja terlambat, pembangunan bisa kembali meleset,” ujar Edi.
Terkait, Gerindra asal akuntabel, pinjaman daerah layak didukung, Edi memastikan Fraksi Gerindra mendukung penggunaan Pinjaman Daerah selama seluruh prosesnya memenuhi regulasi dan memiliki manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat.
“Infrastruktur publik dengan dampak besar harus jadi prioritas. Selama akuntabel, skema alternatif pendanaan sah-sah saja,” katanya.
Depok Menuju Kota Modern dan Kompetitif
Menutup pernyataannya, Edi menegaskan bahwa percepatan Flyover Margonda merupakan langkah strategis untuk membawa Depok menuju fase modernisasi infrastruktur.
“Kita sedang membangun Depok masa depan kota yang lebih efisien, lebih terhubung, dan mampu bersaing di kawasan metropolitan. Depok harus bukan sekadar tumbuh, tapi melesat,” pungkasnya. (YB)
