JAKARTA | Starindonews – Indonesia kembali menorehkan sejarah di panggung internasional. Untuk pertama kalinya sejak Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk pada 2006, Indonesia dipercaya menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.
Pencapaian ini dinilai sebagai tonggak kebangkitan diplomasi Indonesia sekaligus penegasan arah politik luar negeri nasional yang semakin berdaulat dan berwibawa di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Menurutnya, penunjukan tersebut bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan pengakuan nyata atas posisi strategis Indonesia dalam tatanan global.
“Ini bukan hanya prestasi diplomatik, tetapi pengakuan dunia terhadap Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Merah Putih kini berdiri di barisan terdepan, memimpin dan menentukan arah dalam forum global yang sangat strategis,” ujar H. Hamzah, Minggu (11/01/26).
Indonesia terpilih dalam sidang Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026. Kepercayaan ini mencerminkan meningkatnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan politik internasional, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan, keadilan global, dan perdamaian dunia.
H. Hamzah menegaskan, capaian tersebut merupakan buah dari diplomasi aktif dan strategi nasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara berdaulat, independen, serta konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal.
“Kepercayaan ini tidak hadir secara instan. Ini adalah hasil dari diplomasi yang tegas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional, tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan. Presiden Prabowo berhasil membangun komunikasi strategis dengan berbagai negara dan kawasan,” tegasnya.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memegang peran krusial dalam memimpin seluruh rangkaian sidang sepanjang tahun 2026, mengarahkan agenda pembahasan, memfasilitasi dialog antarnegara anggota, serta menjaga keseimbangan kepentingan global dalam isu-isu HAM yang kerap dipengaruhi dinamika geopolitik.
Selain itu, Indonesia juga berperan penting dalam pengawasan pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR), mekanisme evaluasi berkala terhadap rekam jejak HAM seluruh negara anggota PBB.
“Indonesia kini berada di titik sentral dalam menjaga dan mengawal nilai-nilai kemanusiaan dunia. Ini adalah kehormatan besar sekaligus amanah strategis yang menunjukkan bahwa Indonesia dipercaya menjadi penengah yang adil dan berimbang,” katanya.
Lebih lanjut, H. Hamzah menekankan bahwa peran global Indonesia harus memberikan dampak nyata hingga ke dalam negeri. Semangat kepemimpinan dunia tersebut, menurutnya, harus diterjemahkan dalam kebijakan nasional dan daerah yang menjamin keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, ia menegaskan komitmen mendorong kebijakan ekonomi daerah yang berpihak pada rakyat, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pengelolaan BUMD yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Keterlibatan Indonesia di Dewan HAM PBB harus menjadi spirit hingga ke daerah. Pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus memastikan keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat kecil,” ujarnya.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB sekaligus menegaskan arah politik luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto yang semakin percaya diri, mandiri, dan berorientasi pada kepemimpinan global.
“Merah Putih hari ini tidak hanya berkibar sebagai simbol kedaulatan, tetapi tampil memimpin dalam forum dunia. Ini adalah kebanggaan seluruh rakyat Indonesia dan bukti bahwa bangsa ini mampu berperan sebagai pemimpin dalam menciptakan tatanan dunia yang adil, damai, dan berkeadaban,” tutup H. Hamzah. (YB)
