DEPOK | Starindonews – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok menyampaikan apresiasi atas disetujuinya APBD Kota Depok Tahun 2026. Meski proses pembahasan berlangsung panjang, PKB menegaskan bahwa dinamika tersebut bukan dipicu kepentingan politik, melainkan akibat penyesuaian besar pada kebijakan fiskal nasional yang wajib diikuti.
Ketua Fraksi PKB, Siswanto, menjelaskan bahwa APBD 2026 menjadi salah satu pembahasan paling rumit dalam beberapa tahun terakhir. Ada dua faktor utama penyebabnya. Pertama, Instruksi Presiden yang mewajibkan efisiensi belanja hingga 50 persen, memaksa TAPD dan Banggar DPRD melakukan perombakan besar pada struktur anggaran. Kedua, adanya pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menurut laporan awal mencapai lebih dari Rp400 miliar.
“Pembahasannya panjang bukan karena ada kepentingan, tetapi karena banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Efisiensi belanja dan penurunan TKD memberikan dampak langsung pada penyusunan APBD,” ujarnya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, PKB memberikan apresiasi kepada TAPD dan Banggar DPRD yang dinilai bekerja keras menyusun postur APBD 2026 secara detail. Salah satu capaian penting adalah tercapainya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar nol. Menurut PKB, SiLPA 0 menunjukkan perencanaan anggaran dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian.
“Ini hasil kerja keras teman-teman Banggar dan TAPD. Mereka memeras pikiran agar fiskal tetap kondusif meskipun ada pemangkasan dan penurunan dana transfer,” kata Ketua Fraksi.
Namun PKB mengingatkan bahwa pekerjaan belum selesai. Setelah APBD disahkan, tantangan selanjutnya adalah memastikan seluruh anggaran direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Pengawasan ketat, menurut PKB, menjadi kunci.
Salah satu pos yang mendapat sorotan adalah penyertaan modal senilai Rp10 miliar untuk PT Tirta Asasta (PDAM) Depok. Meski nilainya tidak besar dibanding sektor lain, PKB menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaannya harus tetap menyeluruh dan detail.
“Tidak ada alasan melonggarkan pengawasan hanya karena anggarannya kecil. Setiap rupiah harus jelas manfaatnya bagi warga,” tegasnya.
PKB juga sejalan dengan pesan Wakil Wali Kota Depok yang meminta tidak ada dana APBD yang dibiarkan tidak termanfaatkan. Setiap anggaran harus menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami sepakat. Tidak boleh ada satu rupiah pun dana publik yang tidak memberikan manfaat. Ini uang rakyat, harus kembali kepada rakyat,” ucapnya.
Sebagai penutup, Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan APBD 2026 secara detail dan komprehensif. Pengawasan dilakukan tidak hanya untuk memastikan akuntabilitas, tetapi juga agar agenda pembangunan dan tagline perubahan di Kota Depok benar-benar dirasakan masyarakat.
“Fraksi PKB akan mengawal seluruh anggaran agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Tujuan kita jelas: pembangunan berjalan, pelayanan publik meningkat, dan perubahan Depok benar-benar terwujud,” tutupnya.
Dengan disahkannya APBD 2026, PKB berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan menghadirkan manfaat nyata bagi warga Kota Depok. (YB)
