StarindoNews.com JAKARTA – Pada acara Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) yang diselenggarakan pada Jumat-Sabtu, 25-26 April 2025 di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta; beberapa kesepakatan bersama berhasil dicatatkan.
Acara yang dibuka oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, dan dihadiri oleh lebih dari 1.500 perempuan dari berbagai organisasi dan latar belakang, serta menghadirkan tokoh-tokoh nasional sebagai pembicara dan narasumber ini, terbagi ke dalam empat (4) bidang komisi: Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya.
Dalam bidang Politik, resolusi yang dicapai bersama antara lain adalah penguatan literasi digital, mendorong pemanfaatan media sosial dan konten positif yang bertanggung jawab terkait isu-isu publik, pembentukan sistem evaluasi dan monitoring untuk menangkal disinformasi, dan segera dijalankannya kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk pelatihan digitalisasi yang bisa membantu perekonomian keluarga, khususnya perempuan Indonesia.
Dalam komisi Hukum, dicapai kesepakatan terkait bantuan sosial (Bansos) antara para peserta Kongres Pejuang Perempuan Indonesia untuk bekerjasama dengan Kementerian Sosial dalam pendampingan sosial, dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam program Sahabat LPSK, dengan BPHN Kementerian Hukum dalam akses hukum bagi masyarakat desa serta pelatihan paralegal.
Terkait isu akuntabilitas dalam pembangunan infrastuktur pendidikan dan kesehatan, komisi Hukum juga mencatatkan kesepakatan bersama dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta aparat kepolisian yang diwakili Kasikum Polres Jakarta Pusat.
Dari komisi Ekonomi, para delegasi bidang ini sepakat bahwa para perempuan Indonesia adalah sumber daya negara yang penting dan besar, sehingga resolusi terkait pengembangan ekosistem digital, pemanfaatan AI, serta pemberdayaan yang didukung oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM menjadi fokus khusus dalam program kerja ke depan.
Dalam bidang Sosial Budaya, peserta KPPI menyepakati bahwa kunci utama kerjasama bersama pemerintah, swasta, serta masyarakat luas yang adalah sinergi dengan pihak-pihak yang bisa memberikan pendanaan bagi program-program seperti, pembinaan dan pemberdayaan anak-anak, anak muda, dan disbilitas; rehabilitasi diri dan pemulihan kesehatan mental; ketenagakerjaan; akses kesehatan untuk perempuan; akses dan pembinaan sentra-sentra kesenian; serta pengelolaan bersama sentra-sentra sosial budaya.
Resolusi bersama di atas bisa tercapai berkat pemaparan materi yang diberikan oleh para narasumber yang hadir, seperti Rahayu Saraswati, Anggota Komisi VII DPR RI, Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi RI; Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI; Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum; Prof. Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional; Daden Sukendar, Komisioner Komnas Perempuan; Mien Usihen, SH., MH., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); Perwakilan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) serta para perwakilan terhormat dari berbagai kementerian, lembaga, dan para tenaga ahli profesional.
Untuk mengawal seluruh putusan KPPI, akan dibentuk program-program kerja (pokja) dan satuan satuan tugas. Tahap berikutnya adalah pembentukan Koperasi Pejuang Perempuan Indonesia untuk ķanal usaha bersama, dan pembentukan Yayasan Pejuang Perempuan Indonesia untuk kanal kegiatan bersama.
Panitia Pelaksana
Kongres Pejuang Perempuan Indonesia
Sinda Sutadisastra (Ketua),
Elisabeth Majuyetty T. (Sekretaris),
Marleyn Naomi Saerang (Bendahara),
Vivi Evilia (Wakil Ketua),
KRAy Intan Dewi Rumbinang (Wakil Ketua),
Indira D. Saraswaty (Wakil Ketua), Elyzabeth Bulan (Wakil Ketua), Sinar Shinta (Wakil Ketua).
Tentang Kongres Pejuang Perempuan Indonesia:
Gagasan dasar Kongres Pejuang Perempuan Indonesia terbentuk berdasarkan diskusi antara beberapa sosok perempuan dari berbagai latar belakang pada 10 Januari 2025, yang kemudian ditetapkan pada 18 Februari 2025.
Di balik pembentukannya adalah 9 sosok perempuan dari berbagai organisasi: Sinda Sutadisastra
(Pejuang untuk Indonesia Maju – PENEMU, Ketua Panitia), Elisabeth Majuyetty T. (Perempuan Tionghoa
Indonesia Emas (PTIE), Sekretaris), Marleyn Naomi Saerang (We Love Jokowi, Bendahara), Vivi Evilia
(Srikandi Jokowi, Wakil Ketua), KRAy Intan Dewi Rumbinang (Aliansi Relawan Nasional (ARENAS) Prabowo 08, Wakil Ketua), Indira D. Saraswaty (Rumah Juang 2, Wakil Ketua), Elyzabeth Bulan (Srikandi Persaudaraan 98, Wakil Ketua), dan Sinar Shinta (GatotKaca, Wakil Ketua).
Visi Kongres Pejuang Perempuan Indonesia adalah mempercepat promosi, pengembangan, dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, menjadi mitra strategis pemerintah. Dengan misi meningkatkan kapasitas dan mendorong perempuan Indonesia untuk berkembang dan berjejaring melalui berbagai aktivitas di bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Beberapa tema strategis yang dibahas sepanjang KPPI 2025 antara lain:
• Peran Perempuan dalam Pembentukan Sentra Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Setiap Daerah.
• AI dan Kearifan Lokal dalam Membangun Ekosistem Koperasi Lumbung Padi yang Berkelanjutan.
• Advokasi Hukum dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan.
• Dari Ladang ke Meja Makan: Membangun Rantai Pasok Program Makan Siang Bergizi yang Efisien dengan Pola Makan B2SA.
• Gerakan Digital Rakyat: Rahasia Trending Tanpa Buzzer.
• Peran Perempuan sebagai Penggerak Ekonomi dan Politik: Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Melalui Koperasi dan UMKM dalam Strategi Ekonomi Kreatif.
• Jejak Langkah Srikandi: Advokasi Hukum dalam Penyaluran Bantuan Sosial yang Eligible.
Akbar
