DEPOK | Starindonews – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi daerah pada awal tahun 2026 harus menjadi kelanjutan dari refleksi akhir tahun yang diwujudkan dalam langkah konkret dan terukur.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik atas amanah yang diemban Komisi B DPRD Kota Depok dalam mengawal sektor ekonomi daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hamzah menyampaikan, sepanjang tahun sebelumnya Komisi B memfokuskan kinerja pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, kebijakan ekonomi tidak dapat dipersempit hanya pada aspek angka dan regulasi, tetapi harus dimaknai sebagai instrumen pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan sosial.
“Refleksi akhir tahun tidak boleh berhenti pada evaluasi. Kebijakan ekonomi harus diterjemahkan dalam aksi nyata karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Hamzah.
Ia juga menyoroti tantangan ekonomi nasional dan dinamika global yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi daerah. Dalam situasi tersebut, Hamzah menilai dibutuhkan kebijakan ekonomi yang adaptif, terukur, dan berbasis nilai agar pembangunan daerah tetap berjalan pada rel yang benar.
Hamzah mengakui masih adanya tantangan struktural, seperti optimalisasi kinerja BUMD yang belum maksimal, potensi kebocoran PAD, serta keterbatasan akses permodalan dan pasar bagi pelaku UMKM. Namun, ia menegaskan tantangan tersebut harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan ekonomi ke depan.
Memasuki tahun 2026, Komisi B DPRD Kota Depok menetapkan penguatan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama. Fokus pengawasan diarahkan pada peningkatan efektivitas PAD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta pemanfaatan sistem digital guna memperkuat akuntabilitas dan menutup celah penyimpangan.
“Pada 2026, kami ingin memastikan kebijakan ekonomi daerah berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat, khususnya UMKM,” tegasnya.
Selain itu, Komisi B berkomitmen mendorong kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan ekosistem UMKM, peningkatan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Depok, serta penyelarasan kebijakan ekonomi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Menutup pernyataannya, Hamzah mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan awal tahun 2026 sebagai momentum penguatan komitmen bersama dalam membangun ekonomi daerah.
“Tahun 2026 harus menjadi momentum memastikan ekonomi Depok tumbuh dengan adil, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (YB)
