Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan bencana banjir bandang tidak cukup hanya dilakukan di bagian hilir, melainkan harus menyentuh sumber persoalan di wilayah hulu sungai.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Dody saat meninjau proses pemulihan infrastruktur di Aceh Tenggara, Minggu (11/1/2026). Ia menilai pembangunan infrastruktur pengendali sedimen (sabo dam) dan check dam merupakan salah satu solusi masa depan untuk menahan material kayu, batu, dan sedimen agar tidak terbawa aliran sungai saat hujan deras.
“Penanganan banjir bandang harus dimulai dari hulu. Sabo dam berfungsi sebagai penangkap material sehingga aliran air ke hilir bisa lebih terkendali dan tidak merusak infrastruktur,” ujar Menteri Dody.
Guna memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah hulu, Kementerian PU merencanakan pembangunan check dam dan sabo dam di wilayah Aceh. Aceh membutuhkan sekitar 30 hingga 40 titik lokasi dam, terutama di daerah rawan banjir bandang di Aceh Tenggara dan hulu Sungai Alas. Pembangunan ini ditargetkan terlaksana secara bertahap dengan percepatan pada lokasi-lokasi prioritas.
Menteri Dody menekankan bahwa perbaikan infrastruktur konektivitas, seperti jembatan, tidak akan efisien tanpa pengendalian di hulu.
“Kalau kita mau membangun jembatan, tidak bisa hanya membangun di titik ini saja. Harus dibarengi dengan pembangunan sabo dam di hulunya agar lebih efisien dan berkelanjutan. Sabo dam ini berfungsi sebagai penangkap material agar tidak turun ke hilir,” ungkap Menteri Dody.
Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Dody meninjau langsung Jembatan Pantai Dona yang membentang di atas Sungai Alas. Jembatan ini merupakan akses vital penghubung tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lawe Alas, Tanoh Alas, dan Babul Rahmah.
Menteri Dody telah menginstruksikan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh untuk mempercepat penanganan jembatan tersebut dengan sistem kerja paralel.
“Saya minta dikerjakan siang dan malam dari dua sisi. Mudah-mudahan dalam waktu 2–3 bulan sudah bisa selesai dan kembali difungsikan,” ujar Menteri Dody.
Selain Jembatan Pantai Dona, Menteri Dody juga meninjau Jembatan Mbarung di Kecamatan Babussalam yang terdampak bencana pada 27 November 2025 lalu. Jembatan ini memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat setempat karena menghubungkan empat kecamatan: Lawe Alas, Tanoh Alas, Babul Rahmah, dan Darul Hasanah.
Selain infrastruktur konektivitas, Menteri PU juga memberikan perhatian khusus pada fasilitas kesehatan yang berada di zona merah rawan bencana. Saat meninjau Puskesmas Jambul Alam, Menteri Dody menilai lokasi puskesmas saat ini sudah tidak ideal karena berada dekat dasar sungai dan berisiko tinggi.
“Puskesmas ini memang sudah direkomendasikan untuk direlokasi dari kawasan sungai ke lokasi yang lebih aman. Kita akan lihat kondisi lahannya dan menyiapkan pembangunan di tempat baru agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjamin,” jelasnya.
Melalui rangkaian peninjauan ini, Menteri PU menegaskan bahwa dalam melakukan pemulihan pascabencana kementeriannya tidak sekadar melakukan penanganan darurat, tetapi membangun sistem perlindungan infrastruktur yang tangguh guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES
