Menu

Mode Gelap

Uncategorized · 5 Apr 2022 20:01 WIB ·

Pemkab Minsel Melakukan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama Bersama Pemkot Manado Mengenai Pelayanan Metrologi Legal


 Pemkab Minsel Melakukan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama Bersama Pemkot Manado Mengenai Pelayanan Metrologi Legal Perbesar

Starindonews.com

Betempat di Kantor Wali Kota Manado, Bupati Minahasa Selatan melakukan penandatangan kesepakatan Bersama dan perjanjian Kerjasama Bersama walikota manado, Senin 4 April 2022.

Metrologi Legal merupakan metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Bupati Frangky Donny Wongkar,SH melakukan MOU dengan Pemerintah Kota Manado, Walikota Manado Andrei Angouw, Bersama Wakil Walikota Manado Richard H. M. Sualang, Sekretaris Daerah Kota Manado Micler C.S.Lakat,SH., MH, Asisten Pemerintahan Dan Kesra Drs.Heri Saptono, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hendrik Warokka, S.Pd., DEA. untuk Pelayanan Metrologi Legal.

Maksud penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan jaminan kebenaran pengukuran terhadap Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen di Kabupaten Minsel dengan tujuan yaitu terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) metrologi legal di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dengan adanya kerjasama ini, Bupati Franky Donny Wongkar,SH berterima kasih kepada Pemerintah kota Manado Walikota Andrei Angouw yang boleh memberi waktu dan mau membantu Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pelayanan Metrologi Legal ini, dimana tera, tera ulang ini untuk kepentingan masyarakat.

Diketahui Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam tabel Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan bahwa penyelenggaraan tera, tera ulang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan akan mempersiapkan untuk melaksanakan penyelenggaraan disertai dengan retribusi pelayanan Tera, Tera Ulang demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(HenMo)

Artikel ini telah dibaca 15 kali

Baca Lainnya

Askab PSSI Aceh Timur Tiga Talenta Muda Potensi Sepakbola Mendapat Panggilan”Seleksi Pon Aceh 2024

13 April 2024 - 13:12 WIB

Sebanyak 316 Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Idi mendapatkan Remisi Hari Raya Idul Fitri.

10 April 2024 - 16:49 WIB

Kapolres Aceh Timur Bersama Pejabat Utama dan Para Kapolsek Sholat Ied di Masjid Babuttaqwa

10 April 2024 - 13:17 WIB

Enam Bulan Menjabat Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Iptu Rizal Selesaikan 18 Perkara Melalui RJ

10 April 2024 - 08:32 WIB

Pererat Silaturahmi, Kasat Reskrim Polres Aceh Timur Ngopi Bareng Dengan Wartawan Di Malam Lebaran Idul Fitri 1445 H.

9 April 2024 - 22:50 WIB

Masyarakat Diimbau tidak Gunakan Mobil Bak Terbuka untuk Takbir Keliling dan Mudik

8 April 2024 - 19:22 WIB

Trending di Uncategorized