Menu

Mode Gelap

Uncategorized · 24 Jun 2022 10:21 WIB ·

Ketua Presidium KPKAD Lampung, Gindha Ansyori.SH.MH : Jika IMTF Tetap Dengan Cara Pungutan (Tiket) Maka Akan Menjadi Persoalan Hukum.


 Ketua Presidium KPKAD Lampung, Gindha Ansyori.SH.MH : Jika IMTF Tetap Dengan Cara Pungutan (Tiket) Maka Akan Menjadi Persoalan Hukum. Perbesar

Starindonews.com. Lampung Selatan.
Tampaknya persoalan Disdik Lamsel yang bekerja sama dengan TV Swasta ternama untuk menggelar Indonesia Milenial Teacher Festival (IMTF) dengan cara menjual tiket kepada peserta tenaga didik (guru.red) mulai dari PAUD, SD, SMP hingga Pemerintahan Desa se- Kabupaten Lampung Selatan kian menjadi sorotan.

Pasalnya, Acara Indonesia Milenial Teacher Festival (IMTF) yang akan di gelar oleh Dinas Pendidikan Lampung Selatan yang di rencanakan selama tiga hari, dari tanggal 28 – 30 Juni 2022 secara Virtual dipandang tidak akan memberikan Kontribusi Positif terhadap kualitas pendidikan dan Birokrasi Pemerintahan di Desa.

Hal ini seperti dikatakan oleh Ketua Presidium Komite Pemantauan Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung, Gindha Anshori, SH.MH kepada Bongkar Post, Kamis, 23/6/2022.

Menurutnya, acara IMTF yang melibatkan seluruh tenaga didik (guru) PAUD, SD, SMP serta Pemerintahan Desa se Kabupaten Lampung Selatan dengan persyaratan membeli tiket seharga Rp. 100 hingga 150 ribu itu terkesan dipaksakan.

Dikarenakan, tenaga didik PAUD, SD, SMP untuk pembelian tiket dengan menggunakan Dana BOP dan BOS. Sementara, Pemerintahan Desa (Kepala Desa) menggunakan Dana Desa (DD).

“Membebankan iuran tanpa dasar itu jelas Pungli. Oleh karenanya penyelenggara harus memiliki dasar untuk pelaksanaan IMTF dan Gebyar Lampung Selatan, karena kegiatan ini terkesan dipaksakan serta membebani pihak sekolah (guru) dan Desa (Kepala Desa), ” Jelas Gindha Ansyori yang juga direktur LBH Cinta Kasih di Provinsi Lampung.

Pendanaan dari acara IMTF tersebut seharusnya pihak penyelenggara serta Dinas Pendidikan Lampung Selatan tidak melibatkan pihak lain.

“Jangan melibatkan tenaga didik (guru.red) dan Kepala Desa untuk biaya acara IMTF dan Gebyar Lampung Selatan. Kalau ini Program Disdik, berarti tanggung jawab Disdik dan pihak penyelenggara, ” Tegasnya.

Baca Juga   Desa Tarahan Sambut Hari Ulang Tahun kemerdekaan ke 77 Tahun, Gelar Lomba Nasi Tumpeng Antar Dusun Dan Bersih Lingkungan.

Selain itu, sambung Gindha, dalam acara IMTF itu seharusnya Disdik Lampung Selatan dan pihak penyelenggara tidak harus memberikan persyaratan pembelian ‘tiket’ kepada peserta.

“Inikan Acara IMTF terkesan di paksakan. Yang menjadi peserta di acara IMTF itu bisa dikondisikan oleh Dinas masing masing, ” Imbuhnya.

Gindha Anshori juga menyarankan agar Disdik Lampung selatan meniadakan acara IMTF jika harus melibatkan tenaga didik (guru) dan Kepala Desa se- Kabupaten Lampung Selatan dalam hal pembiayaan dengan cara pembelian ‘Tiket’ mengingat banyak guru dan Kepala Desa yang mengeluh dengan acara tersebut.

“Jika Dinas Pendidikan Lamsel dan pihak penyelenggara tetap memaksakan menggelar IMTF dengan Metode pungutan (Tiket), maka akan berpeluang menjadi persoalan Hukum, ” Pungkas Pengacara Kondang ini. (Jauhari starindonews )

Artikel ini telah dibaca 17 kali

Baca Lainnya

Menuju WBK dan WBBM Polres Aceh Timur Gelar Apel Pencanangan Zona Integritas

23 Juli 2024 - 14:05 WIB

Pj. Bupati Aceh Timur Dukung Pencanangan Zona Integritas di Polres Aceh Timur

23 Juli 2024 - 13:56 WIB

Wartawan Aceh Timur Harapkan Pj. Bupati Jalin Silaturahmi dengan Media

21 Juli 2024 - 11:46 WIB

Berkat Penggalangan dan Pendekatan, Terduga Pelaku Perampasan Dengan Kekerasan Menyerahkan Diri

21 Juli 2024 - 11:23 WIB

Hari Ke-5 Operasi Patuh Seulawah 2024, Satlantas Polres Aceh Timur Giatkan Imbauan Kepada Masyarakat Patuh Berlalulintas

19 Juli 2024 - 19:59 WIB

Panitia Katibung Fair di Tetap kan, kegiatan Tanggal 03 – Agustus – 2024, Tari adat Budaya hingga Artis Bintang Pantura Akan Ramai kan Pesta Rakyat.

19 Juli 2024 - 15:59 WIB

Trending di Uncategorized