StarindoNews.com DEPOK — Aksi unjuk rasa (unras) oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Bangsa Indonesia (GMPBI) di depan kantor Kejaksaan Negri Kota Depok Jln, Boulevard, GDC, Senin (23/6/2026).
Koordinator lapangan Aksi unras Alif Abusar menuntut agar pihak kejaksaan untuk melakukan nvestigasi serta menyelidiki dugaan kasus penggelapan aset dan penyalahgunaan wewenang prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
Dilapangan terdapat aset PSU tanah yang tidak dilaporkan seluas 98 meter persegi, yang dijadikan tempat usaha dengan nilai tanah Rp 70.168.000, dikembangkan oleh pihak yang tidak berhak.
Tuntutan GMPBI agar segera copot dan proses hukum kepala bidang pengelolaan aset BPKAD Kota Depok M. Dini Wizi Fadli, atas dugaan kelalaian dan penyalahgunaan wewenang.
Mereka juga meminta mengaudit dan mengevaluasi menyeluruh terhadap seluruh perumahan yang menyerahkan aset PSU di Kota Depok.
Tindak tegas pengembang nakal yang menyerahkan aset yang tidak sesuai ketentuan Perda No 7 tahun 2018. Kembalikan seluruh aset PSU yang dimanfaatkan oleh pihak ke tiga secara tidak sah kepada Pemkot Depok.
Selain itu GMPBI menyuarakan dipidanakan semua oknum pejabat dan pihak swasta yang terlibat dalam penggelapan Aset daerah tersebut.
(Yudhi Bachtiar)
