DEPOK | Starindonews – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan bahwa penataan transportasi publik yang terintegrasi menjadi arah baru kebijakan mobilitas Kota Depok dalam menghadapi persoalan kemacetan yang semakin kompleks dan berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat.
DPRD Kota Depok, lanjut Ade, berkomitmen mengawal kebijakan tersebut melalui dukungan anggaran, regulasi, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan agar pembangunan transportasi benar-benar menjawab kebutuhan publik.
Ia menjelaskan, peningkatan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan telah menjadikan kemacetan sebagai persoalan struktural. Karena itu, DPRD mendorong kebijakan transportasi yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur pendukung yang terintegrasi dengan penguatan angkutan umum.
Sebagai langkah awal, DPRD mendukung penganggaran pembebasan lahan dan pembangunan jalan alternatif Engram–Pemuda, serta pelebaran Jalan Pemuda–Parung Bingung. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membuka akses baru, memperbaiki distribusi arus lalu lintas, dan mengurangi tekanan di ruas-ruas padat aktivitas ekonomi dan permukiman.
Namun demikian, Ade menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak boleh dijadikan solusi tunggal. Tanpa sistem transportasi publik yang kuat, pelebaran jalan justru berpotensi meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
“Pembangunan infrastruktur jalan harus sejalan dengan penguatan transportasi publik. Jika tidak, kemacetan hanya akan berpindah lokasi, bukan terselesaikan,” ujarnya, Rabu (24/12).
Dalam kerangka kebijakan tersebut, DPRD mendorong penambahan rute angkutan umum secara bertahap yang terhubung langsung dengan simpul-simpul transportasi publik, seperti terminal, stasiun kereta api, dan pusat kegiatan masyarakat. Pengembangan layanan bus kota diarahkan menjadi tulang punggung mobilitas harian warga Depok.
Selain itu, DPRD juga mengawal penambahan trayek Transjakarta melalui koordinasi lintas wilayah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, serta Kementerian Perhubungan. Integrasi lintas daerah dinilai penting mengingat tingginya mobilitas warga Depok menuju Jakarta untuk bekerja, pendidikan, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Tak hanya perluasan rute, DPRD menaruh perhatian besar pada kualitas layanan angkutan umum. Keterlibatan pengusaha angkutan kota menjadi bagian strategis dalam transformasi transportasi melalui program peremajaan armada agar memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan layanan.
Ade menilai, peningkatan kualitas armada dan pelayanan akan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Dengan layanan yang lebih baik, masyarakat diharapkan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Depok agar kebijakan transportasi berjalan selaras dan efisien, termasuk dari sisi pembiayaan.
Integrasi sistem transportasi tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah Depok, baik koridor timur–barat maupun utara–selatan, sehingga akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kawasan ekonomi, dan fasilitas publik semakin merata.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada jam sibuk pagi dan sore hari, DPRD juga mendorong percepatan penambahan armada pada trayek-trayek strategis guna mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan ketepatan jadwal layanan.
“Transportasi publik bukan sekadar alternatif, tetapi kebutuhan mendasar bagi kota dengan pertumbuhan penduduk dan kendaraan yang tinggi seperti Depok,” tegas Ade.
Ia menambahkan, keberhasilan penataan transportasi publik membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah dan DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengubah pola mobilitas sehari-hari menuju sistem transportasi yang tertib, efisien, dan ramah lingkungan. (YB)
