Depok | Starindonews.com — Polemik skema Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok dipastikan berakhir setelah Wali Kota Depok, Supian Suri, mengambil sikap tegas: tidak ada warga miskin yang boleh kehilangan akses layanan kesehatan.
Penegasan itu disampaikan saat menerima audiensi Aliansi Rakyat Bantu Rakyat di Gedung Perpustakaan Kota Depok, Senin (9/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Supian menutup ruang spekulasi yang berkembang di publik dengan memastikan jaminan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
“Kami menyikapi ini secara serius. Warga yang benar-benar tidak mampu tetap ditanggung pembiayaan kesehatannya oleh pemerintah kota,” tegas Supian.
Ia menekankan bahwa kebijakan penataan data bukan berarti penghapusan jaminan, melainkan langkah koreksi agar bantuan tepat sasaran tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan. Untuk memastikan tidak ada warga terlewat, pemerintah membuka jalur pengaduan langsung melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Media, tokoh masyarakat, hingga warga diminta aktif melaporkan kasus di lapangan agar bisa segera diverifikasi. “Laporkan segera ke Dinsos atau Dinkes. Kami pastikan warga terdampak mendapat layanan maksimal,” ujarnya.
Pernyataan wali kota disambut positif oleh perwakilan Aliansi Rakyat Bantu Rakyat, Turben Rando Oroh. Ia menyebut pemerintah kota telah memberikan kepastian konkret yang sebelumnya dinanti masyarakat.
“Alhamdulillah, ini solusi nyata. Untuk kondisi darurat, tersedia anggaran bansos yang bisa langsung digunakan untuk pengobatan warga,” kata Rando.
Menurutnya, wali kota juga menegaskan bahwa kebutuhan darurat warga miskin tidak lagi terjebak dalam perdebatan teknis klasifikasi data. Prinsip kemanusiaan ditempatkan di atas segalanya.
“Tidak ada lagi perdebatan desil. Warga miskin yang butuh layanan darurat tetap dijamin. Ini memberi rasa tenang bagi masyarakat,” ujarnya.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi deklarasi sikap Aliansi Rakyat Bantu Rakyat untuk mengawal implementasi kebijakan di lapangan. Mereka memastikan akan menjadi jembatan laporan warga agar tidak ada yang tertinggal dari perlindungan kesehatan.
Rando menutup dengan penegasan bahwa masyarakat tidak perlu panik jika status BPJS belum aktif. Jalur bantuan tetap terbuka melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, maupun relawan aliansi.
“Wali Kota sudah memberi garansi kemanusiaan. Semua warga yang benar-benar tidak mampu akan dibantu. Ini bukti negara hadir untuk rakyat,” tutupnya (YB)
