DEPOK | Staridonews – Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok mencatat capaian kinerja signifikan sepanjang tahun 2025. Hingga 29 Desember 2025, total kegiatan pertanahan yang dilaksanakan BPN Depok terealisasi dengan nilai hampir setengah triliun rupiah, yang seluruhnya bersumber dari pajak dan merupakan hasil sinergi kuat dengan Pemerintah Kota Depok.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Budi Jaya, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam memberikan pelayanan pertanahan yang optimal kepada masyarakat, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk tekanan dan intimidasi.
“Tidak semua pihak mau saling membantu, tetapi kami tetap bertekad menyelesaikan target-target kinerja. Kami fokus bekerja dan memberikan hasil terbaik,” ujar Budi Jaya saat kegiatan coffee morning, Selasa (30/12/2025).
Salah satu capaian menonjol adalah penyelesaian tunggakan layanan pertanahan periode 2016–2024. Budi memaparkan, jumlah berkas tertunda yang pada 2016 mencapai 11.291 berkas, terus mengalami penurunan signifikan. Hingga 25 Desember 2025 jumlahnya menyusut menjadi 1.091 berkas, dan per 29 Desember 2025 kembali turun menjadi 888 berkas, atau setara dengan tingkat penyelesaian mencapai 98 persen.
“Terkait adanya unjuk rasa maupun tudingan miring, data ini adalah bukti kerja nyata seluruh pegawai BPN Depok. Jika ada fitnah, kami percaya Tuhan tidak tidur. Banyak pelajaran positif, edukasi, dan inovasi yang kami ambil dari setiap proses,” tegasnya.
Selain itu, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025 juga berjalan sesuai target dan terus dimonitor secara ketat untuk memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas.
BPN Depok juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis Kota Depok, salah satunya melalui pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di wilayah Sawangan. Hal tersebut dikemukakan Kasie pengadaan tanah dan pengembangan, Fuad Nauval, S.H, memaparkan Sejak Juli 2025, BPN Depok menginisiasi pengadaan tanah sebanyak 58 bidang, yang mayoritas merupakan milik warga.
“Sebelumnya saya sudah bertemu dengan kepala Dinas Disrumkim, Dadan Rustandi mengenai pembebasan tanah juga bersama Wali kota. Per hari ini, progresnya sudah mencapai sekitar 94 persen. Tersisa empat bidang lagi yang masih dalam proses penyelesaian administrasi dan kesepakatan nilai,” ungkap Fuad.
Upaya tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, karena dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap pengurangan kemacetan dan peningkatan konektivitas antarwilayah.
Melalui berbagai capaian tersebut, BPN Kota Depok menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai institusi pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (YB)
