DEPOK | Starindonews.com – Sekretaris Komisi A DPRD Depok, Babai Suhaimi,S.E, menanggapi banyaknya aset pemkot depok yang belum dimanfaatkan secara maximal, hal ini disampaikan kepada awak media selepas Sidang Paripurna di Gedung DPRD, Grand Depok City, Senin (10/11/25).
Babai Suhaimi, yang merupakan Politikus PKB Depok sangat menyayangkan banyaknya aset-aset Pemerintah Kota Depok yang belum maksimal secara pemanfaatannya.
“Sayangnya banyak aset-aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal, saya meminta kepada pemerintah Kota Depok untuk manfaatkan secara maksimal, apakah untuk sarana olahraga atau untuk sekolah” ujarnya
Lebih lanjut, Babai menegaskan banyak juga aset Pemkot Depok yang belum terdata diberbagai titik, di semua wilayah kecamatan dan ini sangat merugikan pemerintah kalau aset tersebut belum terdata.
“Banyak aset yang belum terdata di berbagai titik di wilayah di kecamatan dan ini kan sangat merugikan pemerintah kalau aset-aset tersebut belum terdata, banyak perumahan yang telah mempersiapkan fasos fasum, tapi belum disambut baik oleh Pemerintah Kota Depok” tegas Babai
Selain itu, ia menyampaikan terkait dengan kebijakan yang lama, sistem blok plan, yang jelas sangat-sangat merugikan pemerintah kota, banyak aset-aset yang sebetulnya sudah dipersiapkan, akibat belum di data oleh pemerintah sehingga hal tersebut yang akan banyak yang hilang dan terbengkalai.
“Hal ini penting untuk didata lagi, beberapa aset yang nangkrak berupa gedung dan itu kan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat, kepemudaan dan lain sebagainya” ujarnya
Babai juga menambahkan, adanya lahan yang bisa dimanfaatkan, seperti lahan di BSI 2 pengasinan 4.800 meter tanah di sana dan bisa dibangun smp negeri atau perbatasan Cinangka yang belum ada SMP di sana, hampir ada 4000 meter lebih, hal ini tidak terjangkau, mungkin tidak terjangkau karena memang pemerintah kota melalui bagian aset yang kurang jeli untuk melakukan pendataan.
“Bahwa kita pemerintah kota depok masih kekurangan untuk penyediaan ruang terbuka hijau, sedangkan setiap daerah harus menyiapkan 20% dari luas wilayah yang ada dan itu masih kurang”imbuhnya.
Babai juga mengkritisi kurang sigapnya pemerintah kota dalam hal ini bagian aset, ia juga sangat menyayangkan perilaku kepada Dinas-dinas yang tidak hadir dalam sidang paripurna dan ini perlu dipertanyakan bagaimana moto bersama Depok maju akan jadi terwujud, kalau hal yang sepele dan ini penting untuk didengar oleh masyarakat.
“Seharusnya mereka menghargai DPRD, saya meminta kepada Pak Walikota kalau ada kepala dinas yang ketika diundang berulang kali tidak datang dan berturut-turut tidak datang, ganti dan pecat, kenapa harus takut” tutupnya. (YB)
