BPK RI : Tegaskan Tidak Pernah Menyataan Media Harus Terverifikasi Perusahaan Pers Dan UKW Untuk Kerjasama Media -->

Iklan Atas

SELAMAT DATANG DI WWW.STARINDONEWS.COM BERITA AKTUAL SESUAI FAKTA

BPK RI : Tegaskan Tidak Pernah Menyataan Media Harus Terverifikasi Perusahaan Pers Dan UKW Untuk Kerjasama Media

Purnama Media Grub
Tuesday, September 28, 2021

 


StarindoNews.Com, Jakarta - Kini semakin terbongkar, terkait pengaturan pada pasal 15 ayat (3) poin b,c dan h dalam pergub riau Nomor 19 Tahun 2021. Pasalnya, bahwa BPK RI belum pernah menjadikan tidak terverifikasi media ke Dewan Pers dan UKW menjadi temuan BPK. 27/9/2021.


Dilansir dari media detektifnews.com, pada 27 November 2020, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), tidak pernah menggunakan verifikasi perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers sebagai salah satu dasar pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi, dalam keterangan persnya, Rabu (27/11) di Jakarta Tahun lalu.


Menurut Mandagi, kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers selama ini digembar - gemborkan pihak Dewan Pers bahwa hal itu bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan. “Ternyata semua itu bohong belaka dan artinya Dewan Pers telah melakukan pembohongan publik,” tandas Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019.


Mandagi juga menjelaskan isi surat BPK RI kepada SPRI, disebutkan bahwa pihak BPK RI masih menelaah secara internal mengenai kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers. “Jadi perusahaan pers atau media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah tidak perlu takut diteror kebijakan Dewan Pers dan juga pemerintah daerah tidak boleh paranoid dengan ancaman Dewan Pers,” tegasnya.


DPP SPRI sebelumnya sempat menemui pihak BPK RI dan melayangkan surat resmi permohonan klarifikasi dan konfirmasi terkait isu kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan.


Dalam suratnya, DPP SPRI menyampaikan kepada BPK RI bahwa kedudukan Dewan Pers adalah lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan sehingga Peraturan dan Kebijakan Dewan Pers tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh lembaga Pemerintah untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.


Mandagi menguraikan, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas disebutkan bahwa untuk mengembangkan kemerdekaan pers maka dibentuklah Dewan Pers yang Independen. Sehingga menurut Mandagi, hal itu sudah jelas mengatur kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan.


Selain itu DPP SPRI dalam surat dengan nomor : 107.PKK/DPP-SPRI/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 meminta BPK RI mengklarifikasi kebijakannya menggunakan kewajiban Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers sebagai salah satu dasar hukum untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.


BPK RI akhirnya menjawab surat SPRI tersebut melalui suratnya nomor : 438/S/X.2/11/2019 tangal 25 Noveber 2019, tentang Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.


Selanjutnya, dalam pemberitaan di media BISKOM, tanggal 06 July 2020, Ketum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi, kembali menegaskan kepada seluruh insan Pers di Indonesia, bahwa soal Terverifikasi Perusahaan Pers dan UKW tidak pernah menjadi temuan atau sasaran pemeriksaan BPK RI.


Dengan rinci dijelaskan juga, dalam isi suratnya disebutkan bahwa BPK yang di antaranya memiliki tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Kementrian Komunikasi dan Informatika, termasuk Dewan Pers di dalamnya, tidak pernah menyampaikan pernyataan dan memberikan pendapat kepada Dewan Pers bahwa kontrak kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dapat / akan menjadi temuan pemeriksaan BPK.


“Dengan adanya penegasan dari BPK tersebut maka tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk takut bekerja sama dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers,” pungkasnya.


SPRI menyampaikan kepada BPK RI bahwa kedudukan Dewan Pers adalah lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan sehingga Peraturan dan Kebijakan Dewan Pers tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh lembaga Pemerintah untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah. Tegas HM.


Ketua DPW MOI Riau, melalui Rony B. Ketua harian DPW MOI Riau (Media Online Indonesia), menyampaikan melalui media, seperti yang di sampaikan pada pemberitaan sebelumnya. Bahwa untuk kerjasama ke instansi pemerintah dan instansi lainnya, syarat legal litas mutlak adalah Perusahaan yang menerbitkan medianya, yakni PT. Bukan nama medianya, jadi kalau lah ada persyaratan lainnya hanyalah syarat pendukung.


Sekali lagi saya tegaskan, bahwa untuk menerbitkan media itu adanya PT, hal ini sesuai amanat UU yang tertera di dalam UU Pers. Artinya, untuk kerjasama pun kan mutlak kelengkapan syarat PT nya, juga kita bayar pajak kerena PT nya bukan karena medianya. Itu jelas. Tegas RB. Senin, 27/9/21. 

Editor: Sarah