Raker Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Komisi XI DPR RI -->

Iklan Atas

SELAMAT DATANG DI WWW.STARINDONEWS.COM BERITA AKTUAL SESUAI FAKTA

Raker Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Komisi XI DPR RI

Tuesday, August 31, 2021


StarindoNews.com Jakarta — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Senin (30/8/2021).


Dalam Raker itu, sejumlah Anggota DPR RI Komisi XI tampak memberikan pertanyaan dan tanggapan. Salah satu pertanyaan diajukan Putri Anetta Komarudin, Anggota DPR RI Fraksi Golkar. Ia menanyakan perihal strategi yang dilakukan Bappenas untuk peningkatan SDM berdaya saing dan unggul.


Strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan SDM unggul dan berkualitas di tahun 2022 adalah dengan melaksanakan reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi pendidikan dan keterampilan.


Andreas Eddy Susetyo, Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDIP juga turut memberikan tanggapan. Ia menanyakan tentang strategi menurunkan kemiskinan dari 10,19% menjadi 8,5%-9,0% di tahun 2022.


Strategi tersebut dilakukan dengan memperbaiki akurasi DTKS. Dengan meningkatkan akurasi DTKS, pembagian bantuan sosial akan lebih banyak menyasar orang yang benar-benar membutuhkan.


“Strategi penanggulangan kemiskinan kedepan akan lebih terintegrasi dengan cara kita memetakan permasalahan suatu wilayah dan menyelesaikan masalahnya secara komprehensif. Jadi tidak lagi sektoral sendiri-sendiri. Jadi masalah kemiskinan di wilayah itu akan kita selesaikan seuai kebutuhan,” ujar Menteri.


“Pemberdayaan ekonomi akan kita kedepankan, dengan cara memberi pendampingan (konsultan bisnis) yang memandu para pelaku UMKM cara memproduksi barang, mengemas, dan memasarkan barang yang bisa langsung diserap pasar,” lanjutnya. 





Menteri menambahkan, kesempatan kerja bagi yang ingin bekerja (tidak mampu berusaha) akan didorong dengan memperbaiki kurikulum SMK, Politeknik / BLK dengan kebutuhan DUDI. Dengan demikian lulusan sekolah pelatihan vokasi akan lebih mudah mendapat pekerjaan.


Sistem perlindungan sosial adaptaif juga kata Menteri diciptakan, yang memungkinkan berbagai program perlindungan sosial langsung bisa digunakan untuk menangani korban bencana alam atau kesehatan, contohnya perluasan Sembako, penyesuaian jadwal pembayaran PKH menjadi lebih sering, dan penyediaan pekerja sosial untuk layanan trauma healing.


Anggota DPR RI Komisi XI selanjutnya yang memberikan tanggapan adalah Primus Yustisio dari Fraksi PAN. Ia menyoroti RKP 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Ia menilai, aspek SDM dalam tema tersebut kurang disentuh.


Menanggapi pertanyaan tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki peta jalan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. 


“Intinya reformasi ini akan memperbaiki kurikulum dan sistem diklat vokasi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. Jumlah pelatihan di lapangan meningkat dari semula hanya 3-6 bulan dalam masa pendidikan vokasi, misalnya, menjadi 60% masa pendidikan. Jadi tidak hanya SMK, politeknik dan perguruan tinggi yang akan memperbaiki kurikulum diklat, tetapi juga BLK,” papar Menteri.


Selain itu, Menteri juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki Sistem Informasi Pasar Kerja yang tidak hanya memberikan infomasi berapa, kapan dan keahlian apa yang DUDI butuhkan, tetapi juga akan dilengkapi dengan analisa keahlian jenis pekerjaan, yang memungkinkan mengarahkan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menyesuaikan kurikulumnya lebih dekat dengan kebutuhan DUDI.( Ari )