Mafia Jual beli Hutan Kawasan Masyarakat ( Jual HKm) Hkm Bukit Punggur Melanggar Peraturan Menteri Kehutanan No.37 Tahun 2007 Di Hkm -->

Iklan Atas

SELAMAT DATANG DI WWW.STARINDONEWS.COM BERITA AKTUAL SESUAI FAKTA

Mafia Jual beli Hutan Kawasan Masyarakat ( Jual HKm) Hkm Bukit Punggur Melanggar Peraturan Menteri Kehutanan No.37 Tahun 2007 Di Hkm

Purnama Media Grub
Sunday, August 08, 2021



StarindoNews.Com, Waykanan Lampung -  Hutan kawasan masyarakat ( Hkm ) Bukit Punggur Kecamatan Kasui dan Rebang Tangkas Patut di duga telah melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37  Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan.


Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 24 serta patut di duga menjadi lahan jual beli (Mafia tanah kawasan)


Menurut masyarakat yang berdomisili di wilayah hutan kawasan Hkm Bukit punggur yang nama dan alamat kampungnya kami rahasiakan demi keselamatan dia dan keluarganya, mengatakan yang bertani di lahan  Hkm di bukit punggur tersebut lebih dari 50 % bukan masyarkat yang berdomisili di wilayah Hkm tersebut, tetapi bayak masyarakat dari Propinsi lain seperti dari Propinsi Sumatera selatan dari kabupaten Batu raja,


Martapura bahkan masyarakat dari pulau jawa, sedangkan kami masyarakat yang berdomisili di wilayah Hkm tersebut hanya jadi penonton kami takut terjadi bencana banjir bandang maka lahan pertanian kami serta kampung kami yang berada di pinggir aliran sungai akan terkena dampaknya ujar masyarakat tersebut,Sedangkan  sertipikat Hkm belum mencapai 50 % yang sudah menerima Sertifikat Hkm tersebut.


Sedangkan di Hkm wilayah Kampung Tanjung harapan adanya informasi masyarakat mengatakan adanya dugaan indikasi seorang anggota DPRD kabupaten way kanan berinisial AN memiliki lahan pertanian di Hkm tersebut 


" Menurut AL kahfi Dawam Ketua Lsm Lck Pan Lembaga Control Keuangan Pembangunan Aset Negara Putra Daerah Tanjung kurung lama berdomisili Di kota pagaralam sumatera selatan mengatakan kepada awak media memintak pihak terkait agar dapat menindak lanjuti temuan ini, karna ini salah satu mafia tanah kawasan harus di tindak lanjuti oleh penegak hukum.


Lanjut Kahfi Akan membuat laporan ke kementrian kehutanan  Polhut Walhi Pusat,Propinsi, kabupaten serta akan melaporkan dugaan indikasi adanya jual beli hutan Hkm tersebut ke Polda Lampung dan Polres way kanan untuk dapat di proses hukum dugaan indikasi ini ujar kahfi.


( AKF )