DPD Apkan Lamtim Menyurati Dua Dinas Terkait Belum Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan Perangkat Desa Di Lamtim -->

Iklan Atas

SELAMAT DATANG DI WWW.STARINDONEWS.COM BERITA AKTUAL SESUAI FAKTA

DPD Apkan Lamtim Menyurati Dua Dinas Terkait Belum Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan Perangkat Desa Di Lamtim

Purnama Media Grub
Monday, February 08, 2021


Starindonews.com | Lampung timur - Dewan pimpinan  Aliansi pemantau kinerja aparatur negara Lampung timur (DPD APKAN LAMTIM)  menyurati BPKAD dan Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur  senin 8 februari 2021 guna mengkelaripikasi apa penyebab  belum terbayarkannya Gaji perangkat Desa triwulan ke IV tahun 2020.


Husnan efendi selaku ketua DPD APKAN saat ditemui perwakilan wartawan  di sektariat DPD APKAN menegaskan"kami menindaklanjuti keluhan perangkat Desa sekabupaten Lampung Timur yang merasa kecewa di karenakan hak mereka sebagai perangkat desa belum di penuhi oleh pemerintah daerah.


Lebih lanjut " mengingat ini sudah masuk bulan ke dua di tahun 2021 belum juga ada tanda hak para perangkat desa mau di berikan,perlu kita ketahui juga di lampung timur ini ada 264 Desa berarti kurang lebih 2000 Kepala Keluarga yang menanti tunjangan dan gaji itu cair.


Tujuan LSM APKAN menyurati 2 dinas terkait supaya mereka bisa Menjelaskan kepada publik apa alasan sehingga hak para perangkat desa belum di berikan.


Kami juga akan mengawal dan perjuangkan terus sampai hak mereka diberikan ,perlu kita ketahui juga lampung timur tinggal menghitung hari akan di adakan pergantian kepeminpinan / Bupati,karena pada saat pilkada bebarapa bulan yang lalu bapak zaipul selaku bupati dari inkamben di kalahkan kan oleh Dawam raharjo yang berpasangan dengan Azwar hadi sebagai bupati dan wakil bupati terpilih yang telah di tetapkan oleh KPU.


Karena di lampung timur akan adanya  pergantian kepemimpinan(Bupati),kalau bisa sebelum pergantian Bupati hak para perangkat desa sudah di berikan agar tidak menjadi gejolak di kemudian hari.


Efendi juga menjelaskan ,seandainya persoalan ini tidak segera terselesaikan saya  pastikan,bisa menjadi bumerang  untuk pemerintah daerah .


Maka dari itu saya harapkan kepada dua dinas / badan terkait bisa menjelaskan persoalan yang menjadi pertanyaan para perangkat desa segera mungkin agar para perangkat desa bisa memahami dan bisa bekerja lebih efesiensi di desa masing masing guna memajukan desa yang mereka kelola.(RBS)