Ketua IWO Pali Mendukung dan Ikut Menggiring Proses Kasus Pers Plat Merah -->

Iklan Atas

SELAMAT DATANG DI WWW.STARINDONEWS.COM BERITA AKTUAL SESUAI FAKTA

Ketua IWO Pali Mendukung dan Ikut Menggiring Proses Kasus Pers Plat Merah

Purnama Media Grub
Friday, January 22, 2021



Starindonews.com, Pagaralam - Terkait pemeriksaan Pejabat Publik Kota Pagaralam,  atas dugaan tindak pidana dalam kasus ujaran melaui media sosial, tentang pers pelat merah beberapa waktu lalu, membuat Ketua IWO Kabupaten Pali memanas.


"Saya mengutuk keras serta mengecam bagi siapapun orang yang menghina serta melecehkan profesi seorang jurnalis," cetus Efran Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Pali melalui via telepon.


Sebagai seorang jurnalis, lanjut Efran, harus bersikap Independen yang sudah diatur dalam undang-undang 40 tahun 1999 tentang pers.


"Kalau memang dari hati nuraninya adalah seorang insan pers ataupun jurnalis, harusnya bersikap Independen dan mendukung sesama profesi jurnalis dalam kasus yang sedang berjalan ini," ucap Efran.


Efran menambahkan, bahwa Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Pali mendukung sepenuhnya atas laporan dari wartawan dan akan selalu mengikuti proses perkembangan kasus dugaan ujaran ini.


"Sekarang kita berbicara tentang profesi bukan organisasi, meskipun saya tahu yang melaporkan kasus ini bukan anggota IWO Pagaralam, akan tetapi saya tetap mendukung dan mengikuti proses kasus ini, karena ini menyangkut profesi bukan organisasi," kata dia.


Efran menegaskan, kedepannya meminta kepada seluruh insan pers dan media yang ada dimanapun untuk membangun sikap solidaritas dan kepedulian yang tinggi dengan rekan sesama profesi, dengan mendukung dan menggiring kasus yang sedang berjalan di Pagaralam, yang terjadi antara wartawan dan Pejabat Publik.


"Sikap solidaritas yang tinggi peduli dengan rekan satu profesi itu wajib, jadi jangan sampai profesi kita dilecehkan apapun itu bentuknya dan siapapun itu orangnya. Dalam perkara ini seharusnya pejabat publik memahami bahwa media menjadi pilar demokrasi ke empat di Indonesia setelah ekskutif, legislatif dan yudikatif," tegasnya (AAY)