Aktivis Soroti Pekerjaan Pusat Jajanan Serba Ada Limboto -->

Iklan Atas

SELAMAT DATANG DI WWW.STARINDONEWS.COM BERITA AKTUAL SESUAI FAKTA

Aktivis Soroti Pekerjaan Pusat Jajanan Serba Ada Limboto

Redaksi
Monday, January 11, 2021


Starindonews.com | Gorontalo - Pemerintah Kabupten Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun anggaran 2020 mengalokasikan Rp. 1.879.732.710 dalam program prmbagunan wilayah strategih dan cepat tumbuh untuk pekerjaan pembagunan Food Court Limboto yang berlokasi dekat Rumah Dinas Bupati Gorontalo dan Kantor DPRD Kab. Gorontalo.


Ironisnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Agung Prima Jaya dengan mengunakan uang rakyat ini sampai hari ini masih terbengkalai, apakah memang belum selesai atau masih menunggu pekerjaan lanjutan.



Ini sesuai dengan pantuan kami awak dilapangan, Minggu (10/11/21) bahwa bagunan Food Court Limboto sampai saat ini belum difungsihkan akibatnya terlalu jorok dipandang karena areal disekitar bagunan masih tertumpuk sisah bahan material yang belum dirapihkan dan rumput-rumput mulai tumbuh.


Pernyataan Plt Bupati Gorontalo Herman Walangadi disalah satu media online READ.ID (28/11/2020), Herman mengatakan, pemerintah setempat menagerkan pekerjaan tempat jajanan makanan tersebut akan selesai akhir tahun 2020.



"Pekerjaannya sudah mencapai 86 persen. Pekerjaan fisik yang belum selesai seperti toilet, pintu dan pemasangan lampu, kami akan upayakan segera tuntas diakhir tahun ini," ucapnya. Begitu sebgian isi berita yang dimuat disalah satu media online dengan judul Pembagunan Food Court di Limboto Bakal segera Rampung.


Namun disaat kami meminta klarifikasi pada salah satu anggota DPRD Kab. Gorontalo melalui komisi 3 yang menbidangi Dinas Pekerjaan Umun dan Pentanaan Ruang melalui WhatsApp kami diperintahkan untuk menghubungi Ketua Komisi 3 Bapak Sladauri Dj. Kinga.


Setelah kami menghubungi Ketua Komisi 3 Bapak Sladauri Dj. Kinga melalui WhatsApp dengan mengirimkan data klarifikasi tentang pembagunan Food Courd Limboto melalui telpon seluler WhastApp, kami mendapakan jawaban singkat bahwa "kita besok rapat dengan Dinas PU," tegas Ketua Komisi 3.


Kami sebagai pemberi informasi kepada publik sangat kecewe karena sebagai anggota DPRD Kab. Gorontalo tidaak ada kepedulian terhadap tugas pokok terhadap pengawasan pekerjaan proyek yang disampaikan ke publik.


Aktivis Gorontalo Rahmat Mamonto disaat kami wawancari terhadap permasalahan pekerjaan Food Court Limboto (Pusat Jajanan Serba Ada) seharusnya dinas terkaid dalam hal ini Dinas PU memberikan penjelasan kepada publik melalui media apa permasalahannya, apa dampak covid 19 sehingga anggarannya dipangkas.


"Hal ini bisah menjawab apa yang menjadi serotan publik terhadap pusat jajanan serba ada yang pekerjaannya sudah masuk tahun 2021 tak kunjung selesai apakah anggarannya hanya sebatas pekerjaan itu," tegas Rahmat.


Kemudian untuk anggota DPRD komisi 3 sangat rancu dan patut dicurigai kenapa pekerjaan didepan mata tidak bisah memberikan informasi yang berkaitan dengan wewenangnya dan tanggugjawabnya, tugas dari komisi 3 adalah untuk mengawasi kinerja dari Dinas PU yang termksud mitra kerjanya.


"Sangat ironis bahwa komisi 3 tidak dapat memberikan penjelasan terkaid dengan tupoksi mereka ada apa ya? Ibaratnya semut disebrang lautan dapat dilihat, gajah didepan mata tak dapat dilihat," pungkas Aktivis Rahmat.


Olehnya saya berharap teman - teman komisi 3 lebih arif memberikan informasi terhadap publik yang berkaitan dengan tupoksinya, saya sangat kecewa ketika ada teman - teman pers ingin meminta informasi tentunnya komisi 3 bisah menberikan jawaban apa yang menjadi serotan publik termaksud kinerja.


"Terkait pernyataan Wabup terhadap selesainya pekerjaan pusat jajanan serba ada akan selesai akhir tahun 2020 ini sangat rancu sebab sudah masuk tahun 2021 pekerjaan belum selesai," cetusnya.


Kami selaku aktivis kecewa atas penyampain pejabat publik bahwa pekerjaan akan selesai tahun 2020 namun sudah masuk tahun 2021 pekerjaan tak kunjung selesai, kalau anggarannya dipangkas untuk penanggulangan covid 19 ini tidak menjadi masaalah namun harus disampaikan ke publik.


"Tugas pokok parlemen yang terhomat adalah mengawasi mitra OPD terkaid misalnya Dinas PU dan lain lain dan menyampaikan kepada publik ini kinerja kita agar rakyat masih punya rasa keyakinan tentang kinerja DPRD sebab anggota DPRD itu adalah penyambung lida rakyat yang digaji dengan uang rakyat," pungkas Rahmat. (Aru)