Sekertaris Negeri Horale Gagal Paham Soal Aturan Tentang Peranan Masyarakat, Hingga Melapor Masyarakat Horale -->

Iklan Atas

SELAMAT DATANG DI WWW.STARINDONEWS.COM BERITA AKTUAL SESUAI FAKTA

Sekertaris Negeri Horale Gagal Paham Soal Aturan Tentang Peranan Masyarakat, Hingga Melapor Masyarakat Horale

Redaksi
Wednesday, December 30, 2020

 


Starindonews.com | Masohi - Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih transparan adalah menjadi harapan masyarakat, seperti halnya yang terjadi Di Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang mana sebagai masyarakat Negeri Horale selama menilai ada kejanggalan dalam penggunaan Anggaran DD, maka masyarakat punya hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa, serta mengawasi penyelenggaraan Serta pelaksanaan Pembanggunan Desa sebagaimana tertuang pada psl 68 ( ayat 1 ) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. 




Kekesalan ini muncul dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pelaporan oleh Sekertaris Negeri Horale Rudiath Kolohuwey terhadap Surat masuk dari Masyarakat kepada Saniri Negeri Horale / Badan Permusyawaratan Desa untuk memanggil dan Meminta pertanggung Jawaban Pemerintah Negeri terkait Pembangunan Infrastruktur yang terbengkalai, seperti Pembanggunan Rumah sagu, Pembangunan Aula Pertemuan, Pembangunan Jembatan, Pengadaan Tossa Rusak.


" ada persoalan apa sdr. Sekertaris Negeri Horale melapor ke Pihak kepolisian, Apakah salah jika Kita sebagai Masyarakat Negeri Horale meminta dan mendapatkan Informasi seta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa terkait penyelenggaraan Pemerintahan sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa" Kata Tokoh Masyarakat Asperos Rumawanate kepada Wartawan StarndoNews.com.


Selain itu Rudiath Kolohuwey selaku Sekertaris Negeri dianggap tak paham soal kewajiban dia selaku Perangkat Negeri, "Pelaporan yang dilakukan Rudiath Kolohuwey selaku Sekertaris Negeri Di Polsek Pasanea sangat membuktikan bahwa dia gagal paham Soal aturan yang mana membuktikan bahwa ketidakmampuan seorang Sekertaris Dalam menjalankan Tugas dan tanggung jawabnya selaku Perangkat Negeri sesuai yang diatur pada Psl 54 ( poin a, b, c, d, e, f, g, h, I, dan j ) serta pasal 51 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa" Jelas Fredy Latumapina selaku Tokoh Pemuda.


Bahkan tindakan Sekertaris Negeri Horale ini di anggap sengaja melindungi diri Dibalik kesalahannya yang selama ini dia lakukan, mulai dari Gagal dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan hingga terlibat dalam Mangkraknya sejumblah pembanggunan yang dibiayai oleh DD.


" Kalau menurut saya dia ( Rudiath kolohuwey ) sengaja mau melindungi diri dari Semua kebohongan yang selama ini melibatkan dirinya" Tambah Yohanes Latumapina selaku Tokoh Masyrakat. (Andre Patalatu)