Akibat Kurangnya Perhatian dan Pengawasan dari Dnas PUPR Pemkot Prabumulih -->

Iklan Atas

SELAMAT DATANG DI WWW.STARINDONEWS.COM BERITA AKTUAL SESUAI FAKTA

Akibat Kurangnya Perhatian dan Pengawasan dari Dnas PUPR Pemkot Prabumulih

Redaksi
Monday, November 09, 2020


Starindonews.com | Prabumulih - Masih ingat pernyataan Bapak wali kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya.MM. pada  waktu pembahasan usulan Pembangunan tahun 2021 pada Hari selasa tgl 13 Oktober 2020 di lantai 1 Pemkot Prabumulih.Bahwa beliau masih fokus pada pembangunan infra struktur karena diakhir masa jabatan beliau dia tidak mau meninggalkan PR.


Betapa luar biasanya keberhasilan beliau selama duo periode memimpin kota Prabumulih dengan berbagai pembangunan yang telah beliau kerjakan Dengan semangat yg luar biasa,akan tetapi seharusnya di ikuti dan di kerjakan juga oleh seluruh OPD dalam Pemkot Prabumulih agar setiap pembangunan betul betul baik dan menjadi kebanggaan masyarakat kota Prabumulih.


Media Starindonews.com Prabumulih melihat langsung dan menanyakan langsung kepada Masyarakat Desa Sinar Rambang dan Tanjung raman kecamatan Rambang Kapak Tengah yang tidak mau disebutkan namanya.perihal pembangunan peningkatan jalan utama yang sekarang mulai retak retak dan pecah pecah dan menurut mereka rasanya umur pembangunan jalan tersebut lebih kurang 9 bulan.


Proyek peningkatan jalan itu menggunakan Dana APBD tahun 2020 dengan sebesar Rp =7.908.622.000. dengan Penyelenggara jasanya adalah PT.Pantja Djaja Ranau dan dari pantauan media starindonews.com Prabumulih atas rusaknya nya jalan tersebut alias pecah pecah dan retak retak itu kami menduga bahwa adanya kurang perhatian dan pengawasan dari Pemkot Prabumulih dalam hal ini Dinas PUPR Pemkot prabumulih dan juga bahwa kemungkinan bisa terjadi kesalahan dalam pengerjaan pembangunan jalan itu.



Pemerintah pusat mengingatkan agar didalam setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah termasuk pemerintah daerah agar tidak melakukan korupsi hal ini sesuai dengan UU no 31 tahun 1999.serta UU no 20 tahun 2001 tentang pembahasan korupsi.semoga saja dalam pembangunan peningkatan jalan utama tersebut tidak terjadi hal demikian dan agar pembangunan itu tidak terkesan menghabiskan uang rakyat kita Prabumulih kiranya aparat penegak hukum dapat ikut mengawasi dan mengetahui proyek pembangunan tersebut. (Sbwh)