515 KK Warga Desa Brawijaya, Tak Tersentuh Bantuan Sama Sekali Selama Pandemi Covid-19 -->

Iklan Atas

SELAMAT DATANG DI WWW.STARINDONEWS.COM BERITA AKTUAL SESUAI FAKTA

515 KK Warga Desa Brawijaya, Tak Tersentuh Bantuan Sama Sekali Selama Pandemi Covid-19

Redaksi
Saturday, November 07, 2020


Starindonews.com | Lampung Timur – Dana Desa (DD) adalah anggaran yang bersumber dari  APBN.dalam pengelolaan dana desa kepala desa,bersama BPD,serta masyarakat ikut berperan penting untuk menentukan kebijakan atas  anggaran tersebut. Tentu ya untuk kemajuan suatu desa baik dalam bidang pembangunan,pemberdayaan ,serta padat karya tunai. Jumat, (6/11/2020).


Lain hal nya, untuk dana desa tahun 2020 ini,pemerintah melalui Menteri PDTT mengeluarkan aturan baru tentang prioritas dana desa tahun 2020 ini  untuk penanganan covid-19. karena negara sedang mengalami bencana non alam bukan tentang pembangunan.

 

Namun, apa jadinya jika tujuan mulia program Bapak Presiden Joko Widodo  tersebut disalah gunakan beberapa oknum Kades dan perangkatnya sebagai ajang kolusi dan pembodohan terhadap warganya. Herannya, hal semacam itu terjadi dan tidak tersentuh/teguran dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.


Berdasarkan hasil konfirmasi selasa tgl.03-11-2020,dengan kepala desa Brawijaya dan sekdes serta kaur ya,bahwa desa brawijaya mendapatkan percepatan dan dalam mekanisme pengelolaan anggaran dana desa tersebut,sudah melakukan enam(6) item pembangunan di antaranya:

1)tribun

2)pagar taman

3)paving

4)jambanisasi

5)Gazebo

6)monumen lapangan

Dengan menghabiskan anggaran Rp.496.096.600.dalam waktu satu bulan setengah.," memang kami sudah melakukan pembangunan enam item pekerjaan di awal bulan Maret dan selesai di pertengahan bulan april,dan semua pekerjaan tersebut selesai hanya dalam satu bulan setengah saja mas ,"terang sekdes M.ropik . 


Saat tim menanyakan alasan melakukan pembangunan dimasa Pandemi ini,karena dalam aturan prioritaskan DD tahun ini tentang Covid, dia mengatakan bahwa," Desa Brawijaya dapat percepatan,jadi sisa pembangunan baru digunakan untuk BLT, ya gimana mas anggaran sudah di pake membangun,dan untuk BLT ya kami hanya menganggarkan 82 KPM saja,'"ujar Ropik.


Lanjut Ropik",kami menganggarkan 82 KPM,karena itu hasil musyawarah desa mas,kami sudah tau aturan yang harus di terapkan pada dana desa tahun ini,tapi gmna lagi sudah tidak ada lagi yang  berhak menerima ya,lagian itu sudah hasil musyawarah desa hanya menetapkan 82 KPM saja,"tegas M. Ropik.



Dari hasil konfirmasi dengan pihak desa tersebut tim mencoba mencari pembenaran di masyarakat.


Tim menemui salah satu masyarakat di desa tersebut,sebut saja,SJ,usia 60 tahun ke atas,ea mengatakan memang saya dapat bantuan dari desa berupa uang  tapi cuman 2 kali aja," Ya mas saya memang dapat bantuan,pertama saya ambil di balai desa senilai 600 ribu terus yang kedua saya ngambil di bank,habis itu tidak pernah dapat lagi,kalau masalah masker saya belum pernah dapat dari desa,tapi beli sendiri," ujarnya.


Selain SJ,tim lalu menemui warga di sekitar rumah SJ, Yaitu ibu SY, dia mengatakan kalau selama ini tidak pernah dapat bantuan sama sekali baik pemerintah pusat atau pun dari desa," saya gak pernah dapat bantuan apa apa mas,kemaren cuman di kasih sama pak RT masker tiga biji aja untuk saya ,suami dan anak mas,dan kerjaan suami saya cuman buruh pemetik kepala," Ujarnya

 

DD di Desa Brawijaya jauh melenceng dari juknis atau aturan yang sudah di tetapkan oleh Mentri PDTT, Apalagi juknis DD di tengah pandemi Covid-19 tahun 2020 prioritas bukan pembangunan melainkan tentang Covid, dimana, bantuan DD Rp 800 Juta, 25 persennya untuk BLT, dan 800 juta lebih – 1,2 Milyar 30 persennya untuk BLT,Sedangkan 1,2 Milyar lebih, 35 persennya di peruntukan BLT.


Sementara, desa Brawijaya yang memiliki 1.678 jumlah KK itu, dengan dana desa Rp.1.286.580.000 hanya menganggarkan 82 KPM saja dengan jumlah anggaran Rp 147.600.000 .sedangkan dalam aturan baik itu pusat maupun kabupaten desa Brawijaya seharus ya menganggarkan Rp.450.303.000 untuk 250 KPM atau 35 persen dari pagu anggaran DD sesuai dengan surat Bupati Lampung timur tentang teknis penggunaan dana desa tahun 2020 ini dalam rangka penanganan dampak Covid-19, bagi masyarakat yang terdampak. (TIM)