Penyalah Gunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan Ta 2019 Kota Prabumulih -->

Iklan Atas

SELAMAT DATANG DI WWW.STARINDONEWS.COM BERITA AKTUAL SESUAI FAKTA

Penyalah Gunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan Ta 2019 Kota Prabumulih

Redaksi
Wednesday, October 07, 2020

Fhoto salah satu kelurahan yg menerimah dana alokasi umum (DAU) dalam wilayah Pemkot Prabumulih

Starindonews.Online | Prabumulih - Masih ingat tentunya atas pengaduan masyarakat ke kajagung RI.atas dugaan penyelewengan danah kelurahan THN anggaran 2019 yaitu danah alokasi umum(DAU).yg diterimah oleh 25 kelurahan dalam kota Prabumulih yg kisaran nya berjumlah8,8 milyar yg konon kabarnya setiap kelurahan diduga mendapatkan sebesar Rp.350 jt setiap kelurahan.


Starindonews online Prabumulih masih mencatat pernyataan Kajari kota pbm tgl 28 Juni 2020 bahwa mereka telah memanggil dan sudah pulbaket  dari beberapa kelurahan dg dasar sperindik kajati sumsel atas pengaduan masyarakat tentang dugaan penyelewengan danah tersebut yg sudah menasional dari kajagung  RI turun ke kajati sumsel dan turun perintah penyelidikan ke jari kota Prabumulih.


Tapi karena hal tsb ditangani langsung oleh pihak Kajati sum sel  dan dalam hal ini terbukti ada beberapa pejabat kelurahan dlm Pemkot Prabumulih di panggil ke kajati sumsel untuk dipintai keterangan langsung terhadap yg bersangkutan untuk itu secara depacto persoalan itu jelas ada perkaranya.


Dari hasil awak media Starindonews online pbm dilapangan mendapatkan beberapa keterangan dari sdr lurah yg telah di panggil oleh pihak Kajati Sumsel yg namanya dirahasiakan mengatakan bahwa kami tidak ada persoalan lagi dan kami telah mengembalikan kerugian negara dan dalam hal ini kami ada bukti nya pengembalian tsb.dan kami juga sudah di fasilitasi dan dibantu oleh pihak Pemkot dalam hal ini dinas insfektorat kota pbm.


Perlu pihak Pemkot ketahui bahwa beberapa lurah dlm lingkungan Pemkot PBM bahwa mereka diduga telah menyelewengkan danah DAU kelurahan tsb dan itu adalah dana negara terbukti telah mengembalikan kerugian negara.dan harus kita pahami dg pengembalian uang kerugian negara tsb tidak dapat menghilangkan pidanahnya alias hukum pidanah nya dan itu menjadi alat bukti yg jelas didalam tipikornya.


UU hukum pidanah no 31 THN 2001 serta aturan pemerintah no 71 THN 2000 sudah cukup jelas ancamannya lalu    pertanyaannya kenapa kasus dugaan penyelewengan dana kelurahan tsb sampai berita ini diterbitkan pembuktian hukumnya tidak terdengar lagi dan bahkan nyaris hilang dari pantauan penegak hukum.


Mohon kiranya aparat penegak hukum dapat meninjau ulang kasus dugaan penyelewengan uang dana alokasi umum (DAU) beberapa kelurahan tsb sehingga transfaransi hukum jelas dan pemberantasan korupsi dan supranasi hukum yg dikehendaki oleh pemerintah dapat berjalan dg baik. (SB)