Proyek Aspirasi Anggota Dewan Diduga Syarat KKN -->

Iklan Atas

SELAMAT DATANG DI WWW.STARINDONEWS.COM BERITA AKTUAL SESUAI FAKTA

Proyek Aspirasi Anggota Dewan Diduga Syarat KKN

Redaksi
Thursday, September 17, 2020

Starindonews.Online | Pagaralam - Program pembangunan yang melibatkan anggota DPRD Kota Pagaralam, yang dikemas dalam bentuk dana aspirasi ternyata diduga kuat sarat dengan kolosi, korupsi dan nepotisme (KKN), mengingat pengerjaanya dilakukan keluarga atau teman dekat seperti tim sukses.


Demikian diungkapkan  Ketua LSM LCKPAN, Lembaga control keuangan pembangunan aset negara,Alkahfi, tadi pagi. 


Menurut Alkahfi, ceritanya saja program aspirasi tapi patut di duga terindikasi proyek bagi-bagi duit anggota dewan, buktinya mulai dari mengerjakan, semuanya hasil proyek juga melibatkan dewan dan keluarga. 


"Hasil klaripikasi kami di lapangan dan pengamatan, ternyata semua dana aspirasi masing-masing dewan sekitar Rp1 miliar dan pimpinan sekitar Rp1, 8 miliar sedikit keistimewaan," kata dia.



Ia mengatakan, istilah saja dana aspirasi, tapi kemasaanya pun diduga terindikasi kental dengan KKN,patut diduga terindikasi yang mengerjakan proyek sebagian besar keluarga dan kolega. 


"Tergantung dewan, ada yang suami, isteri dan adik serta keluarga termasuk teman dekat yang mengerjakan semua proyek aspirasi dewan," kata dia. 


Kenyataan ini, kata Kafi patut di duga terindikasi, agar lebih mudah menentukan tempat, pembangian keuntungan atau fie proyek tersebut. "Ada juga yang diobralkan tinggal dewan menerima uang cash, jadi tidak repot dalam pengurusan," kata dia. 


Kafi menambahkan, perlu dipertanyakan dugaan indikasi  hampir semua dewan yang lagi menjabat mengumpulkan aset, mulai dari rumah mewah, bangunan pendukung untuk kepentingan pribadi serta aset lainnya. 


"Nah sekarang kalau dewan merasa benar berani tidak diaudit serta  termasuk  apa tidak dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)," ujar dia lagi. 


Kemudian, kata dia,  keterlaluan memang ada dugaan indikasi proyek dibangun di lahan pribadi, kepentingan pribadi dan lingkungan sendiri bukan untuk rakyat umum.


Sementara itu Ketua LSM IPSW M Helmi HZ menambahkan, menurut dia, untuk dana aspirasi 2020 akan dikontrol dan dilakukan pengawasan, jika terindikasi menyimpang atau terjadi korupsi akan dilaporkan.


"Kita akan desak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada proyek dana aspirasi," kata dia. 


Ia mengatakan, memang dana aspirasi cukup rawan terjadi KKN, karena nilainya cukup besar melibatkan seluruh anggota dewan. 


"Dana aspirasi sendiri kalau dihitung dengan jumlah anggota dewan bisa mencapai Rp25 miliar lebih, sehingga cukup rawan terjadi korupsi," kata dia. 


Namun demikian, kata Helmi, perlu pengawasan dan kontrol dari seluruh elemen masyarakat, agar tepat sasaran. 


"Kalau terbukti menyimpang kita langsung laporkan ke penegak hukum," kata dia.


Sementara saat awak media mencoba menghubungi anggota Komisi III DPRD Kota Pagaralam, Olivia enggan memberi konfirmasi mengenai pengawasan pembangunan "maaf saya belum punya steatment mengenai hal tersebut," ucapnya.


Awak media telah beberapa kali mendatangi gedung DPRD kota pagar alam untuk menemui pimpinan Dewan tapi sayang sampai saat ini belum bisa di temui. (Kabiro Pagaralam)